Ogah Jadi PNS, Pejetski Ini Pilih Tunggu Bonus Rumah dari Pemerintah

Bolatimes.com - Atlet jetski andalan Indonesia, Aqsa Sutan Aswar masih menunggu bonus rumah yang dijanjikan pemerintah sejak tahun lalu bagi peraih medali emas Asian Games 2018.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menjanjikan tiga bonus utama bagi para atlet Indonesia yang meraih medali emas Asian Games 2018.

Selain rumah, dua lainnya adalah uang tunai Rp 1,5 miliar untuk nomor individu, serta pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga: Jakarta Darurat, Persija Terancam Batal Jamu Bali United di SUGBK

Aqsa yang meraih medali emas di nomor endurance runabout open, hingga kini baru mendapatkan bonus uang tunai. Sementara bonus PNS sudah lama ditolaknya.

"Karena tidak terlalu (ingin) ke arah sana saja (jadi PNS). Saya lebih suka jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi tidak ke arah sana (PNS)," ujar Aqsa ditemui di Jetski Indonesia Academy, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (23/5/2019).

"Kalau soal bonus rumah tetap saya ambil. Pemerintah sudah kontak dan sedang disiapkan surat-suratnya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lanjutan," sambungnya.

Baca Juga: Jakmania Kecewa Harga Tiket PSIS Vs Persija Melambung Tinggi

Pejetski 21 tahu itu menjelaskan jika komunikasi terakhir soal bonus rumah terjadi pada tahun lalu. Pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah meminta Aqsa untuk melengkapi berbagai data pribadi.

"Mereka minta data diri saja. Itu tahun lalu. Sampai sekarang belum ada kabar lagi," ujar adik dari pejetski Aero Sutan Aswar itu.

Baca Juga: Hadapi Messi, Asisten Pelatih Valencia Harap Anak Asuhnya Tak Gentar

Sebagai informasi, bonus rumah Asian Games 2018 yang dijanjikan pemerintah mengalami beberapa perubahan dalam proses realisasinya.

Jika awalnya, KemenPUPR hanya membangun rumah di atas tanah milik sang atlet. Kini pemerintah sendirilah yang harus menyediakan lahan.

Kemenpora sendiri pun telah mencari solusi agar bonus tersebut bisa cepat terealisasi. Salah satunya dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengadaan lahan bangunan.